Revolusi Mental Rangkap Jabatan, karena masih berharap ada ‘kocok ulang’ Pimpinan DPR RI

1
630

 

 

Lingkarannews.com- 11 Bulan sudah Kabinet Kerja terbentuk. Sudah 11 bulan pula Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo menyandang jabatan menteri. Dan sudah 11 bulan pula nama keduanya masih tersangkut di DPR.

DPR RI periode 2014-2019 dilantik pada 1 Oktober 2014. Puan dan Tjahjo ikut dalam pelantikan itu. Puan terpilih sebagai wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah V, sedangkan Tjahjo dari dapil Jawa Tengah I.

Kabinet Kerja terbentuk setelahnya, tepatnya 26 Oktober 2014. Puan dan Tjahjo juga ikut dalam pelantikan itu. Puan terpilih menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tjahjo terpilih sebagai Menteri Dalam Negeri.

Sesuai aturan, Puan dan Tjahjo harus mengundurkan diri dari DPR demi jabatannya di eksekutif. Puan dan Tjahjo manut, surat pengunduran diri dari DPR dibuat dan dikirimkan. Surat itu sudah diterima oleh DPR, namun tak bisa diteruskan. Penyebabnya, surat itu tak bisa berdiri sendiri, harus ada surat pendamping dari DPP PDIP untuk melengkapi pergantian Puan dan Tjahjo. 11 Bulan kemudian, surat dari DPP PDIP itu tak kunjung diterima oleh DPR.

Puan dan Tjahjo berulang kali menyatakan sudah mengirim surat pengunduran diri. Soal alasan mengapa keduanya belum diganti, baik Puan dan Tjahjo punya jawaban sama, tanyakan ke partai.

“Ya tanya ke partai,” kata Tjahjo di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2015).

Ditanya ke Fraksi PDIP DPR, belum ada jawaban pasti. Ketua Fraksi PDIP DPR Olly Dondokambey beralasan masih mencari pengganti yang tepat untuk kedua menteri itu seperti diungkap dari laman media Detik.com 

Apakah 11 Bulan karena masih berharap kursi pimpinan DPR RI

Inkonsistensi jelas terlihat, dari Revolusi Mental yang selalu didengungkan, ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan dilapangan yang dicontohkan oleh PDIP sendiri.

Revolusi Mental para pernagkap jabatan, entah ini terkait atau tidak; ketika Ketua DPR Setyo Novanto dipermasalahkan karena pertemuannya dengan Donald Trump hingga akhirnya dilaporkan ke MKD, beredar kabar adanya desakan kocok ulang pimpinan DPR dari politisi PDIP dan KIH

Hingga akhirnya, mencuat nama Puan Maharani yang akan dibawa sebagai calon ketua DPR RI seandainya ada kocok ulang, jadi apakah hal ini dapat dijadikan penjelas; mengapa sampai saat ini nama Puan Maharani dan politisi PDIP lainnya masih terdaftar sebagai anggota DPR RI

Ada sela kekuasaan yang masih harus dikuasai kedepannya, dan ini membuktikan Revolusi Mental itu kenyataannya belum diterapkan oleh PDIP sendiri.

 

(dw/ndi)

1 COMMENT

  1. Nah, jadi inti dan kesimpulan dari polemik hal statusisasi rangkap jabatan tsb adalah; ”menitipkan ‘Kekuasaan’ kepada partai wong licik (PDIPeh), ibarat retorika kata menitipkan ‘Dendeng’ kepada Anjing.”

    Rakus

LEAVE A REPLY