‘Ngeyel’ nya Freeport Soal Smelter, dan Perpanjangan Ijin Ekspor Konsentrat setelah 11 Januari 2017

0
843

Lingkarannews.com Jakarta- Komisi VII DPR RI menyudahi rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba), PT Freeport Indonesia, dan PT Petrokimia Gresik. Rapat yang berlangsung sekira empat jam tersebut menghasilkan dua kesimpulan sementara.

Wakil Ketua Komisi VII sekaligus Ketua Sidang Syaikhul Islam Ali mengatakan, Komisi VII DPR RI meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) bersikap tegas terhadap PT Freeport Indonesia terkait realisasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter)

“Kami (Komisi VII) mendesak untuk tidak memberikan rekomendasi izin ekspor kepada PT Freeport Indonesia setelah tanggal 12 Januari 2017 apabila PT Freeport Indonesia tidak melaksanakan komitmen pembangunan pengolahan dan pemurnian,” ujarnya di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Menurutnya, pelarangan izin ekspor setelah tanggal 12 Januari 2017 tersebut sesuai dengan pasal 170 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Selain itu, lanjut Syaikhul, Komisi VII meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik untuk menjawab apa saja yang ditanyakan Anggota Komisi VII hari ini. Misalnya, apa saja kendala Freeport yang belum melakukan pembangunan smelter dan sebagainya.

“Kita sampaikan supaya ada jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampiakan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 14 Desember 2017,”tandasnya.

Freeport Minta KEPASTIAN Perpanjangan Kontrak, 2021 sampai dengan 2041

PT Freeport Indonesia menegaskan baru akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter), jika pemerintah memperpanjang kontrak perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Padahal Freeport sendiri memiliki kewajiban membangun smelter seperti yang dipersyaratkan pemerintah untuk mendapatkan izin ekspor mineral mentah.

Bahkan hingga kini lokasi pembangunan smelter Freeport belum diputuskan, dimana mereka beralasan tidak lain karena belum adanya kepastian perpanjangan kontrak yang akan habis pada 2021.

“Intinya Freeport komitmen membangun smelter, namun dalam konteks membangun smelter dan menentukan kepastian lokasi memang ada beberapa pertimbangan yang menjadi bahan untuk diselesaikan terlebih dahulu,” terang Presiden Direktur Freeport Chappy Hakim

Dia menambahkan untuk membangun smelter, Freeport membutuhkan dana yang mencapai USD2,2 miliar. Anggaran fantastis tersebut, kata dia, baru akan diperoleh jika pihaknya mendapat perpanjangan kontrak dari pemerintah.

Kelanjutan kontrak Freeport sendiri yang akan berakhir pada 2021 mendatang, baru akan dibahas pemerintah ketika dua tahun sebelum berakhir. Dengan demikian, Freeport baru akan membangun smelter pada 2019 mendatang.

“Kepastian perpanjangan kontrak yang berhubungan erat dengan ketersediaan dana untuk pembangunan smelter. Membangun smelter itu butuh dana, dan dana itu baru bisa kalau kita dapat kalau perpanjangan kontrak sudah didapat,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengemukakan, hingga saat ini smelter Freeport memang belum kelihatan fisiknya. Dari komitmen dana sebesar USD2,2 miliar yang dicatatkan, Freeport baru menggelontorkan dana sekitar USD212,85 juta.

“Sehingga belum kelihatan sekali fisik bangunannya. Tapi perjanjian sewa lahannya sudah dilakukan,” jelas Bambang.

Beranikah Jonan Bertindak Tegas Menghentikan ekspor Konsentrat Freeport

Langkah yang ditunggu selanjutnya adalah, keberanian Menteri ESDM untuk bersikap tegas menolak ijin ekspor konsentrat yang dilakukan PT Freeport Indonesia setelah tanggal 11 Januari 2017

Alasan utamanya adalah pertimbangan soal kedaulatan sikap dan ketidakpastian kesepakatan yang dilakukan oleh Freeport itu sendiri untuk mebangun smelter sejak tahun lalu

Namun hal itu bisa menjadi wacana basi, kalau seandainya pada sebelum 11 januari 2017, kementerian ESDM akhirnya tetap memberikan ijin ekspornya kepada Freeport mengulang putusan 9 januari 2016 lalu dimana meneteri ESDM Archandra Tahar memberikan ijin ekspor konsentrat kepada Freeport

Issu nasionalisasi akankah kembali hanya menjadi issu semata dan wacana dibalik meja kembali? hingga akhirnya cukup sebagai penghibur lara bagi rakyat Indonesia, mirip isi bunyi pasal 33 UUD 1945 yang kini menjadi hiasan dinding sekolahan

Adityawarman @aditnamasaya

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY