Ketika Pemerintah Jokowi Senang Hati ‘dipermainkan’ oleh FREEPORT

0
1376

Lingkarannews.com-  PT Freeport Indonesia (PT FI) telah mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perihal kesulitan keuangan yang dialami perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, surat tersebut juga sebagai respons terkait syarat yang diajukan pemerintah kepada Freeport untuk memperpanjang izin ekspor. Freeport memang diharuskan membayar sebesar USD530 juta sebagai jaminan perpanjangan izin ekspor.

Setelah permintaan pembangunan smelter yang mengalami banyak penundaan serta tidak adanya itikad baik dari freeport untuk secepatnya melaksanakan apa yang diminta terkait rencana perpanjangan kontrak hingga 2041

Namun, apa yang sudah diberikan pemerintah Jokowi JK dengan selalu berbaik hati dan memberikan kesempatan, seolah tidak mendapatkan respon positif dari pihak Freeport

Hingga akhirnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan kembali menyurati PT Freeport Indonesia agar segera menghitung ulang nilai divestasi 10,64 persen sahamnya.

Bambang Gatot, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM mengatakan, sampai saat ini belum ada kemajuan apapun terkait divestasi. Padahal, permintaan tersebut sudah disampaikan melalui surat dari Kementerian ESDM yang dilayangkan ke perusahaan tambang AS itu pada April lalu.

Pemerintah sampai dua kali mengirimkan surat kepada Freeport terkait menghitung ulang nilai divestasi 10,64 persen saham; namun kenyataan yang terjadi Freeport seolah tidak menanggapi dan merespon dengan cepat hal ini bukti pihak freeport ‘menyepelekan’ negeri ini

Dua kali menyurati tanpa ada respon jawaban, itu bisa menjadi bukti; nilai bargaining pemerintah Jokowi JK yang tidak ‘dianggap’ oleh pihak Freeport

Namun, kembali lagi seolah pemerintah Jokowi JK sangat tergantung kepada keberadaan Freeport, seolah negeri ini bergantung kepada Freeport walau begitu banyak hal dan kesepakatan yang tidak dipenuhi oleh Freeport itu sendiri

Apakah tidak ada lagi, kebanggan dan kehormatan sebagai bangsa berdaulat?

Sehingga pemerintah Jokowi JK merasa tidak ada perusahaan milik negeri yang bisa menggantikan freeport pada tempatnya di papua? mereka (pemerintah Jokowi JK) sellau menempatkan diri sebagai ‘petugas’ freeport; tanpa berani bersikap dan mengambil keputusan

Entah, apa yang sedang dipertontonkan oleh pemerintahan saat ini, yang selalu takluk dan kalah oleh hegemoni Freeport; tanpa mau berani untuk bersikap dan mengambl putusan tegas memberhentikan kontrak freeport sekarang juga

(Adityawarman @aditnamasaya)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY