Fahri Hamzah: Pasal Makar Sudah Dibatalkan MK dan Legislatif Memiliki Hak Imunitas

0
1792

Lingkarannews.com Jakarta- Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI memberikan pernyataan resminya terkait pelaporan oleh tiga organisasi kepada dirinya ke Mabes Polri dan Mapolda Metro Jaya dengan pasal Makar ketika mengikuti aksi bela Islam 4 November 2016

Berikut pernyataan Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI, “Patut disayangkan, banyak nasehat yang masuk kepada presiden tidak memahami peta konstitusi dan UU pasca amandemen ke-4. Hal ini menyebabkan banyak sekali pernyataan yang sebetulnya sudah tidak relevan.

Pertama, SOAL demonstrasi. masih digunakan kata ditunggangi dan digerakkan padahal sebetulnya demonstrasi dan penggeraknya legal dan sah. lalu buat apa susah2 mencari dalang dan penunggang segala?

Kedua, terkait makar. banyak yang belum paham bahwa pasal makar itu sebagian besar sudah dibatalkan MK sebagai bentuk penyesuaian dengan UUD 1945 yang baru. Makar dalam terminologi aslinya di KUHPidana disebut anslaag. aanslag itu diartikan sebagai gewelddadige aanval yang dalam bahasa inggris artinya violent attack. Artinya makar itu hanya terkait dengan fierce attack atau segala serangan yang bersifat kuat.

Memang di Bab II KHUPidana sebelum reformasi makar di bahas dari pasal 104 sampai dengan 129. Namun sekarang sudah banyak yg dihapus dan tak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal makar yg tersisa hanya yg terkait Violent attack, seperti membocorkan rahasia negara, kerjasama dengan tetara asing dalam massa perang dan lain lain. Sementara yang terkait dengan kehormatan dan martabat kepala negara sudah berubah menjadi delik aduan.

Amandemen 1945 memigrasi segala anasir otoriter yang berpotensi mengekang kebebasan befikir dan berekspresi masyarakat. Jadi salah tempat di era demokrasi ini kalo masih ada yg bwrfikir tentang makar. Presiden naik dan jatuh diatur jalankeluarnya dalam konstitusi, tak ada yg tidak diatur demi tertib sosial.

Ketiga, soal posisi dan tugas legislatif. Yang perlu diketahui oleh kita adalah bahwa tidak ada fungsi pengawasan eksekutif pada legislatif, yang memiliki fungsi pengawasan itu adalah legislatif. Fungsi pengawasan ini bisa di kantor DPR ataupun di luar kantor. Dan dalam menjalankan fungsinya tersebut tidak boleh ada yang menghalangi dan atau anggota DPR imun dari tuntutan.

Itulah alasan kenapa legislatif diberi hak imunitas oleh UUD 45. Karena akan mengawasi kekuasan yang besar. eksekutif bisa saja tidak rela diawasi lalu menggunakan kekuasaan untuk menjegal dan melawan pengawasan. seharusnya dengan dasar itu anggota dpr harus berani.

Jadi ini bukan soal makar atau melawan, tapi soal pengawasan. Kalau memang bangsa ini menghendaki anggota dpr yang diam. Sebaiknya kita kembali ke sistem otoriter. Mungkin orang mau merebut pertumbuhan ekonomi besar seperti China dengan sistem tangan besi, silahkan saja tapi sy tidak akan diam. Saya tidak percaya dengan kemajuan ekonomi yang hanya meletakkan manusia dalam mesin produksi.

UUD 1945 kita adalah konstitusi manusiawi yang meletakkan manusia lebih penting dari apapun. OLEH SEBAB ITU PEMERINTAHAN JOKOWI JANGAN LAGI MENGGUNAKAN KOSA KATA YANG SUDAH HILANG DI ERA DEMOKRASI INI” tutup Fahri Hamzah

 

WRJ/ADW

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY