Demokrasi ala Pendukung Presiden

0
565

 

 

Lingkarannews.com- Pilkada Langsung atau Pilkada tidak langsung? pilih mana? akhirnya atasnama Demokrasi, Pilkada langsung lah yang menjadi pilihan, Ingatkah ketika para pendukung Pilkada tidak langsung disebut ‘antek’ Orde Baru, anti Demokrasi, anti suara rakyat, hingga disebut itu semua akal akalan politik semata.

Lalu saat ini, ada pengajuan Pasal Penghinaan Presiden; apakah lantas para pendukung Pilkada Langsung yang sebagian besar pendukung Presiden Jokowi dan Partai Pendukung Pemerintah lantas berkata; ini adalah bentuk anti demokrasi? aksi pembungkaman kepada rakyat? atau perlawanan kepada hak berpendapat dan bersuara pada rakyat?

Ketika Mahkamah Konstitusi menolak pasal penghinaan presiden pada 2006 dan mendapat apresiasi dari Dewan HAM PBB apakah pernah terbesit itu dapat dikatakan hasil buah Demokrasi.

Kalau melihat pengertian Demokrasi ala pendukung Presiden; jelas ada sebuah logika terbalik dengan asas asal menguntungkan bagi kelompok dan kubunya.

Dikatakan Demokrasi apabila menguntungkan, dan dikatakan tidak demokrasi apabila tidak menguntungkan

Pasal Penghinaan Presiden adalah Demokrasi, sementara Pilkada tidak langsung adalah Tidak Demokrasi

Ironisnya, keduanya adalah Hak bersuara dan hak berpendapat Rakyat

Mengapa para pendukung Presiden berbeda pendapat? apakah karena beda ujungnya, menguntungkan atau tidak bagi kelompok sendiri

Bukankah harusnya Mereka bersikap Adil, dengan percaya diri berdiri pada posisi benar; dengan mengatakan Pasal Penghinaan Presiden adalah sebuah bentuk praktek anti demokrasi dan sebuah aksi nyata pembungkaman rakyat.

Berteriak lantang dan keras mengkritik, ketika Pilkada tidak langsung menjadi pilihan TETAPI bungkam tak mau bersuara ketika pasal pembungkaman dalam bentuk pasal penghinaan diajukan sang presiden yang didukungnya sendiri.

Sebuah keironian bersikap, dan itu sebuah sikap ambigu (tidak jelas) memaknai sebuah Demokrasi.

 

(ndi/dw)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY