Dana KJP: Ketika Program Yang Didanai Dari Uang Rakyat Dipolitisasi Demi Suksesi Sepihak

0
801

Lingkarannews.com Jakarta- Pemilihan Gubernur DKI masih beberapa bulan lagi, namun ‘perang urat saraf’ diantara pendukung calon Gubernur semakin tajam, salah satunya adalah soal program KJP, agitasi dan propaganda terkait nasib program KJP kedepannya pun disebar

Salah satu calon Gubernur memberikan agitasi dan propaganda dengan kalimat ‘mengancam’; apabila sang calon gubernur tak terpilih, maka KJP akan dihapuskan dan tidak ada lagi, bagi para pemilih yang berlatar belakang masyarakat miskin kota yang sangat membutuhkan kelangsungan KJP tentu akan berpikir kembali atas kaimat ancaman tersebut, dan mulai tergiring opini untuk tetap memilih gubernur petahana

Politisasi KJP dan PPSU sudah semakin sistematis dan massif disebar dalam rangka penggiringan opini kepada masyarakat, keberlangsungan nasib program KJP dan PPSU seolah tergantung pada nasib gubernur petahana terpilih atau tidak; kalimat ‘penekanannya’ terletak pada kalimat “kalau tidak terpilih maka siapa yang bisa menjamin program KJP dan PPSU dilanjutkan”, maka pilihlah sanga gubernur petahana”

Penggiringan opini atas politisasi program KJP dan PPSU dimanfaatkan untuk mempengaruhi pikiran para pemilih, terutama kepada masyarakat yang tergantung kepada kelangsungan program KJP dan PPSU

Sementara faktanya dibalik program KJP dan PPSU, semua anggarannya berasal dari APBD alias uang rakyat itu sendiri, bukan dari kantong sang gubernur petahana

Ini teori klaim yang digunakan untuk mempolitisasi program di tengah warga, bukankah sudah kewajiban seorang gubernur untuk melaksanakan tugas dengan memperhatikan kepentingan rakyat atau warganya

Siapapun namanya, apabila terpilih dan menjadi pemimpin, sudah pasti harus menjalanakan amanat yang diberikan termasuk menjalankan program program demi rakyat yang tentunya didanai oleh anggaran yang berasal dari rakyat pula

Semua terkait tugas dan kewajiban seorang pemimpin kepada amanat jabatan dan kepada rakyatnya, serta hak dan kewajiban yang diterima dan harus dilaksanakan oleh rakyat kepada negaranya

Tidak perlu ada penekanan terkait ancaman keberlangsungan program apabila sang calon gubernur yang lama tidak terpilih

KARENA INDONESIA MENGANUT SISTEM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN SUDAH DIAMANATKAN DALAM UNDANG UNDANG

 

Adityawarman @aditnamasaya

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY